Bang Pram-Doel : Jakarta Utara Miskin Kok Bisa ?

Kemiskinan di Jakarta Utara bukanlah isapan jempol walaupun istimewanya  Pelabuhan Tanjung Priok sebagai Pelabuhan terbesar di Indonesia ada di Jakarta Utara. Upaya pembangunan lain pengentasan kemiskinan dilakukan walaupun hasilnya ada tapi tetap saja jadi wilayah miskin di Jakarta. 

Angka kemiskinan di Jakarta Utara pada Maret 2024 tercatat sebesar 6,44 persen, mengalami penurunan dari Maret 2023 yang sebesar 6,78 persen. Tren penurunan kemiskinan dalam tiga tahun terakhir menjadi hasil dari program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Kembali Ke Pelabuhan Tanjung Priok di mana dari hasil ekspor impor bisa dipastikan menambah pundi-pundi APBN. Namun pemasukan ke negara entah berapa persen yang dikembalikan untuk memakmurkan penduduk Jakarta Utara lewat skema APBN ke APBD Daerah Khusus Jakarta. Jakarta Utara sampai sekarang tetap urutan buncit dibandingkan dengan Kota Madya Administrasi lainnya yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Sungguh aneh kan ?

Data spesifik mengenai penghasilan negara dari Pelabuhan Tanjung Priok untuk lima tahun terakhir tidak tersedia secara langsung dari sumber-sumber yang ada. Namun, kita bisa mendapatkan gambaran umum berdasarkan beberapa informasi relevan:

1. Ekspor dan Impor: Pelabuhan Tanjung Priok adalah pusat utama untuk ekspor dan impor di Indonesia. Volume ekspor dan impor yang tinggi menghasilkan pendapatan bagi negara melalui bea masuk, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut informasi dari web, pada tahun 2019, DJBC mengungkapkan potensi kerugian negara dari penyelundupan mencapai Rp 659,38 miliar, yang menunjukkan bahwa potensi pendapatan dari pelabuhan ini sangat besar.
2. Kapasitas dan Trafik: Peningkatan kapasitas dan trafik pelabuhan, yang tercatat naik dari 6,2 juta TEU pada 2016 menjadi 7,8 juta TEU pada 2018, menunjukkan peningkatan potensi pendapatan. Dengan target menangani 18 juta TEUs per tahun, pendapatan dari biaya pelabuhan, bea cukai, dan pajak berpotensi meningkat.
3. Pembangunan dan Ekspansi: Proyek seperti "New Priok" yang diharapkan meningkatkan kapasitas dari 5 juta TEU menjadi 18 juta TEU per tahun, menunjukkan bahwa ada upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pelabuhan ini.

Nah kembali ke Jakarta utara kenapa sampai sekarang (2025) belum juga posisinya sama dengan Kota Madya Administrasi lainnya. Bisa ditelusuri berdasarkan aspek-aspek dibawah ini.

Aspek Demografis: Jakarta Utara memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, yang menjadi salah satu faktor utama dalam banyaknya penduduk miskin. Data dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2018, Jakarta Utara memiliki sekitar 95 ribu penduduk miskin, angka yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Jakarta. Migrasi dari daerah lain ke Jakarta Utara untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik sering kali berakhir dengan menetap di permukiman yang tidak memadai, menciptakan lingkungan hidup dengan kualitas rendah.

Pendidikan: Tingkat pendidikan di Jakarta Utara banyak yang rendah, dengan akses pendidikan yang terbatas bagi penduduk miskin. Banyak anak di daerah kumuh tidak melanjutkan pendidikan karena berbagai alasan termasuk biaya yang tinggi dan kurangnya fasilitas sekolah di sekitar permukiman mereka. Ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, memperkuat siklus kemiskinan.

Pendapatan Penduduk: Mayoritas penduduk miskin di Jakarta Utara bekerja dalam sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil dan sangat rendah. Pekerjaan seperti pedagang kaki lima, buruh harian, atau pengemudi ojek tidak memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, apalagi untuk naik kelas sosial ekonomi. Ketimpangan pendapatan sangat terasa di sini, di mana sebagian besar penduduk miskin hidup hanya sedikit di atas garis kemiskinan.

Sebaran Daerah Kumuh - Historis: Historis, Jakarta Utara telah menjadi pusat permukiman kumuh sejak zaman kolonial karena lokasinya yang dekat dengan pelabuhan dan industri. Permukiman ini berkembang di tanah yang tidak resmi, sering kali di tepi sungai, yang menyebabkan masalah banjir dan kesehatan. Seiring waktu, daerah ini menjadi lebih padat dan sulit untuk diatasi karena masalah legalitas dan hak atas tanah.

Politik: Politik di Jakarta Utara sering kali berputar di sekitar isu kemiskinan dan permukiman kumuh. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti relokasi penduduk atau revitalisasi permukiman, namun implementasi sering kali tidak sesuai harapan karena korupsi, resistensi komunitas, atau kurangnya dana. Kampanye politik lokal sering mengangkat isu ini, tetapi solusi yang diterapkan belum selalu efektif.

Ekonomi: Jakarta Utara memiliki ekonomi yang didukung oleh aktivitas pelabuhan dan industri, namun manfaat ekonomi ini tidak merata. Banyak penduduk miskin tidak mendapatkan keuntungan dari pembangunan ini karena kurangnya kualifikasi atau akses ke pekerjaan formal. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata meningkatkan ketimpangan, membuat kemiskinan semakin terasa.

Sosial: Dari sudut pandang sosial, Jakarta Utara memiliki masyarakat yang sangat beragam namun terkadang terisolasi dalam permukiman kumuh mereka. Akses ke layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi sangat terbatas, mempengaruhi kualitas hidup. Gotong royong masih ditemukan, namun keterbatasan sumber daya membatasi efektivitasnya.

Budaya: Budaya di Jakarta Utara sangat kaya dengan perpaduan berbagai etnis, namun kemiskinan bisa membatasi partisipasi dalam kegiatan budaya. Berbagai tradisi lokal tetap dijaga, namun seringkali tidak ada ruang atau waktu untuk memelihara atau mengembangkan budaya tersebut karena fokus pada kebutuhan dasar.

Pertahanan dan Keamanan: Permukiman kumuh di Jakarta Utara menjadi tantangan dari segi pertahanan dan keamanan karena infrastruktur yang buruk. Daerah ini rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan juga kejahatan karena kurangnya penerangan dan akses polisi. Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan keamanan di daerah dengan kondisi yang padat dan tidak tertata.

Kekinian: Saat ini, Jakarta Utara sedang dalam proses transformasi dengan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas permukiman. Namun, tantangan masih banyak, termasuk bagaimana menyeimbangkan pembangunan dengan kebutuhan dasar penduduk miskin, menjaga identitas budaya, dan memastikan keamanan serta kesejahteraan sosial. Program seperti kampung tematik dan pembangunan infrastruktur sedang berjalan, namun perubahan yang diinginkan membutuhkan waktu dan usaha yang berkelanjutan. Semoga Gubernur DK Jakarta bisa menaikkan posisi Jakarta Utara sama seperti kodya administrasi lainnya melalui peningkatan APBD khusus Jakarta Utara.

Sumber Bacaan:

• BPS-Statistics Indonesia Dki Jakarta Province. Profil Kemiskinan DKI Jakarta 2020.
• Kompasiana.com. Kepadatan Penduduk dan Permukiman Kumuh Halaman all. Published: 2015-12-06.
• Badan Pusat Statistik Provinsi Dki Jakarta. Kemiskinan DKI Jakarta Kembali Meningkat.
• Foto : metrotempo.com
• BPS