Produk Retreat = Kenaikan Pajak Daerah Tinggi ?

EFEK RETREAT???

Jangan-jangan ada kesalahan penyampaian materi retreat para kepala daerah gubernur bupati dan walikota beberapa waktu lalu.

Kasus Demo Rakyat pada Bupati Pati membukakan mata ternyata bukan Bupati Pati saja yang menaikkan pajak hingga 250-400%. Modus lainnya juga menaikkan pajak2 konvensional seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan dll. Di Jakarta berolahraga saja kena pajak misal Padel.

Jika otonomi daerah memiliki kesan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Raja/Ratu Kecil. Dengan melakukan pembiaran terhadap aspirasi rakyat daerahnya tambah lagi DPRD tak aspiratif. Sudah dipastikan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bakal catatan di atas kertas. Tak ada realisasi buat rakyat yang memilihnya tapi hanya ada anggaran aspirasi buat sekelompok pendukung saja.

Memang banyak hal yang harus diperbaiki dari negara ini. Pastinya perbaikan dan evaluasi dari Pemerintah pusat dulu. Kami yakin pemerintah pusat melakukan kekeliruan yang tak disadari, akhirnya di contoh oleh kepala daerah.

Retreat ternyata cuma hasilkan kepala daerah yang pandai cekik rakyat, bikin rakyat sekarat dan sederet keresahan yang tak berujung akhir. Kalau gini terus apa tidak bahaya?

Jadi kapan rakyat di urus?? Pancasila cuma jargon. Wajarlah bendera ONE PIECE berkibar...

Salam Merdeka 🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩

Wallahu alam bis'sawab

Haji mabrur sepanjang masa ?

Haji mabrur adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada ibadah haji yang diterima oleh Allah SWT karena dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, sesuai syariat, dan membawa dampak positif bagi kehidupan pelakunya. Istilah "mabrur" berasal dari bahasa Arab yang berarti "diterima" atau "baik". Dalam konteks "sepanjang masa", haji mabrur tidak hanya dinilai dari pelaksanaan ritualnya, tetapi juga dari keberlanjutan nilai-nilai ibadah tersebut dalam kehidupan sehari-hari hingga akhir hayat.Menurut ajaran Islam, haji mabrur memiliki beberapa ciri utama:

1. Keikhlasan Niat: Haji dilakukan semata-mata karena Allah, tanpa motif riya atau mencari pujian.
2. Kesesuaian dengan Syariat: Semua rukun dan wajib haji dilaksanakan sesuai tuntunan Rasulullah SAW, seperti ihram, tawaf, sai, wukuf di Arafah, dan lainnya.
3. Moral dan Akhlak: Haji mabrur ditandai dengan perubahan positif dalam perilaku, seperti meningkatnya ketakwaan, kesabaran, kejujuran, dan kedermawanan.
4. Keberlanjutan Nilai: Haji mabrur "sepanjang masa" berarti nilai-nilai haji terus diwujudkan dalam kehidupan, seperti menjaga hubungan dengan Allah (hablum minallah) dan sesama manusia (hablum minannas), serta menghindari perbuatan dosa.

Rasulullah SAW bersabda, “Haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga” (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam konteks sepanjang masa, ini berarti haji mabrur terus membuahkan kebaikan, seperti menjaga ibadah, berbuat baik kepada orang lain, dan mempertahankan akhlak mulia hingga akhir hayat.wallahu'alam bis sawab

Mengapa Anggaran Pendidikan Indonesia Tinggi, Namun Pengangguran Tetap Tinggi dalam 10 Tahun Terakhir?

Dalam dekade terakhir, anggaran pendidikan Indonesia menunjukkan tren peningkatan signifikan. Berdasarkan data, anggaran pendidikan meningkat dari Rp390,3 triliun pada 2015 menjadi Rp660,8 triliun pada 2024, dengan alokasi konsisten sebesar 20% dari APBN, salah satu yang tertinggi di ASEAN. Namun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia tetap tinggi, dengan angka 4,82% pada Februari 2024, dan bahkan lebih tinggi pada tahun-tahun sebelumnya, seperti 5,86% pada 2022. Mengapa anggaran pendidikan yang besar belum mampu menekan angka pengangguran?

Pertama, ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Meskipun anggaran pendidikan besar, banyak lulusan, terutama dari SMK (9,42% TPT pada 2022) dan perguruan tinggi (6,23% TPT pada Februari 2025), menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan formal. Kurikulum pendidikan sering kali tidak selaras dengan keterampilan yang dibutuhkan industri, seperti teknologi atau keterampilan praktis. Hal ini diperparah oleh rendahnya akses ke pelatihan vokasi yang relevan

Kedua, penyerapan tenaga kerja yang tidak merata. Lapangan kerja formal di Indonesia hanya sekitar 40% pada 2025, dengan tren penurunan, sementara pekerjaan informal mendominasi. Konsentrasi lapangan kerja di perkotaan, terutama Jakarta, menyebabkan ketimpangan regional. Banten, misalnya, mencatat TPT tertinggi sebesar 7,52% pada 2023.

Ketiga, kualitas pendidikan yang belum optimal. Meskipun anggaran besar, pemanfaatannya belum sepenuhnya efektif. Banyak dana dialokasikan untuk infrastruktur atau beasiswa, tetapi kurang fokus pada peningkatan kualitas pengajaran atau pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Penelitian menunjukkan bahwa anggaran pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran, tetapi hanya jika dialokasikan secara efektif untuk program yang relevan dengan pasar kerja.

Keempat,Keempat, faktor eksternal seperti regulasi dan persaingan global. Regulasi yang kurang mendukung dan persaingan global menyulitkan penyerapan tenaga kerja terampil. Selain itu, lonjakan pengangguran di kalangan generasi muda (16,16% TPT untuk usia 15-24 tahun pada 2025) menunjukkan tantangan dalam menciptakan peluang kerja bagi lulusan bagi lulusan baru.

sumber : kompas.id, unnes, goodstat.id, data.tempo.co, inilah.com