SUDAHKAH PUNYA SERTIFIKASI HALAL ?

 

Pelaku Usaha Mikro Kecil : Sertifikasi Halal Gratis

 

LAYANAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS : SALE PISANG

                     SEMENTARA UNTUK KOTA/KABUPATEN BEKASI DAN JABAR UMUMNYA

KLINIK LAYANAN SEHATI

 

SOO BANDUNG

 

HUB 0816855817

Pesanan Untuk Pesta Pernikahan, Arisan Keluarga dll

Minimal Pesanan 50 Paket

Pembayaran Minimal 50% H-5

Pelunasan H-1

 

WAJIB HALAL 2026

 

IKN : LANJUT ATAU MANGKRAK

 Keengganan Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terlihat dari jarangnya rapat dan fokus pada program lain, serta keluhan terkait cuaca panas yang mempengaruhi proses pembangunan.

Jarangnya Rapat

Salah satu indikator keengganan Prabowo untuk mempercepat pembangunan IKN adalah jarangnya rapat yang diadakan mengenai proyek tersebut. Selama sembilan bulan menjabat, Prabowo hanya menggelar dua rapat terkait IKN, yaitu pada 21 Januari dan 3 Februari 2025. Hal ini sangat kontras dengan era pemerintahan sebelumnya di bawah Joko Widodo, di mana rapat mengenai IKN dilakukan hampir setiap hari. Dalam rapat yang diadakan, Prabowo memutuskan untuk menunda jadwal pemindahan ibu kota hingga 2028 atau 2029. 

www.tempo.co

Fokus pada Program Lain

Prabowo tampaknya lebih memprioritaskan program-program lain, seperti makan bergizi gratis dan sekolah rakyat, daripada pembangunan IKN. Beberapa pejabat Istana menyatakan bahwa Prabowo tidak memprioritaskan percepatan pembangunan IKN, yang menunjukkan adanya perbedaan prioritas antara pemerintahannya dan pemerintahan sebelumnya. 

www.tempo.co

Keluhan Cuaca Panas

Selain itu, keluhan mengenai cuaca panas juga menjadi faktor yang mempengaruhi proses pembangunan IKN. Cuaca yang ekstrem dapat menghambat kegiatan konstruksi dan mempengaruhi kenyamanan para pekerja di lapangan. Hal ini menambah tantangan dalam upaya mempercepat pembangunan. 

www.tempo.co

Dampak Pemangkasan Anggaran

Pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah juga berdampak pada pembangunan IKN. Anggaran untuk Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum mengalami pemotongan yang signifikan, yang menunjukkan bahwa pembangunan IKN bukanlah prioritas utama bagi Prabowo. Dengan anggaran yang berkurang, rencana kerja harus dievaluasi dan disesuaikan, yang dapat menyebabkan penundaan lebih lanjut dalam pembangunan. 

Suara.com+1

Kesimpulan

Secara keseluruhan, keengganan Prabowo untuk mempercepat pembangunan IKN terlihat dari jarangnya rapat, fokus pada program lain, keluhan cuaca panas, dan dampak pemangkasan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN mungkin tidak menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintahan Prabowo Subianto saat ini

BANGUN VILLA IMPIAN DI KAWASAN IDAMAN

*BANGUN VILLA IMPIAN DI KAWASAN IDAMAN*🍁

📍 Selamat datang di The Hanjawong Villas

Tempat terbaik untuk mewujudkan villa impian Anda di tengah keindahan alam pegunungan yang asri dan sejuk.

✨ Nuansa Eropa yang Memikat, Fasilitas Lengkap!

Nikmati kehidupan ala Eropa di kawasan eksklusif dengan berbagai fasilitas premium:

🐴 Area Berkuda

🏌️ Mini Golf Area

🍽️ Resto Barn

🛐 Musholla & Toilet

🛣️ Jalan Cor Beton

🎾 Tennis Area

🐐 Area Mini Zoo

🏡 Bisa Dibangun Permanen

💥 Promo Terbatas! Mulai dari 700 Ribuan/Meter²

Sudah termasuk SHM – legalitas aman, siap bangun!

 Yuk, survei lokasi sekarang juga!

Rasakan langsung suasana dan potensi kawasan villa yang menawan ini.

📞 Hubungi Marketing Terbaik The Hanjawong Villas

Jangan sampai kehabisan unit!

 

Rekrut P3H Angkatan ke-50

Assalammu'alaikum wr wb.

Saudara/Saudari

di tempat

Mari daftarkan diri anda sebagai Profesi Pendamping Proses Halal (P3H) angkatan ke-50. Kegiatan dimulai 21-27 Agustus 2025. Kerjasama antara BPJPH-MUI-LP3H EWI. Pendidikan Min. SMA. Model Pembelajaran LMS (Learning Manajemen System). Nilai kelulusan : 60 info lebih lanjut : wa.me/62816855817

silakan klik :

https://ppph.id/?ref=6az7P

Met mencoba

Wallahu maufiq ila aqwa muthoriq

Perekrutan PPPH

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh 

Yth Bapak ibu 

ditempat 

BPJPH Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/MUI/Kemenag. Buka peluang menjadi Profesi P3H (Pendamping Proses Produk Halal). Pendaftaran dan Pelatihan online LMS GRATIS.

Peserta lulus bisa langsung bekerja membuatkan Pelaku Usaha Mikro Kecil dapatkan SEHATI (Sertifikat Halal Gratis).

Tiap Sertifikat Halal Gratis yang keluar untuk.pelaku usaha dapat fee commission Rp 150.000,-  halal dari APBN.

Persyaratan pendidikan lulus SMA. Tak ada batasan umur, area kerja wilayah seluruh provinsi Jawa Barat termasuk Kabupaten Bekasi 

Pendaftaran akan dibuka 21 Agustus -28 Agustus 25. Untuk angkatan ke-50 

Info pendaftaran bisa hubungi saya. 

Ijin  admin sampaikan   ini di grup 

Wassalam

H. Sudiono 

ID 2505000251

Sertifikasi Halal suatu kewajiban

 Pelaku Usaha yang paling kuat bertahan ditengah keterpurukan perekonomian dan pandemi Covid-19 adalah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Jumlah mereka bukan kecil menurut catatan Biro Pusat Statistik adalah lebih dari 60 juta pelaku usaha mikro dan kecil. Memang dalam ketentuan pemerintah kategori penjualan mereka diperkirakan kurang dari 500 juta. 

Tapi masalahnya apakah produk UMKM yang kita makan halal ? Kami kekurangan tenaga Profesi Pendamping Proses Produk Halal. Jika anda minat silakan klik :

https://sertifikasihalal.id/?ref=6az7P

Semoga Allah SWT mmeridhoi.

Produk Retreat = Kenaikan Pajak Daerah Tinggi ?

EFEK RETREAT???

Jangan-jangan ada kesalahan penyampaian materi retreat para kepala daerah gubernur bupati dan walikota beberapa waktu lalu.

Kasus Demo Rakyat pada Bupati Pati membukakan mata ternyata bukan Bupati Pati saja yang menaikkan pajak hingga 250-400%. Modus lainnya juga menaikkan pajak2 konvensional seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan dll. Di Jakarta berolahraga saja kena pajak misal Padel.

Jika otonomi daerah memiliki kesan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Raja/Ratu Kecil. Dengan melakukan pembiaran terhadap aspirasi rakyat daerahnya tambah lagi DPRD tak aspiratif. Sudah dipastikan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bakal catatan di atas kertas. Tak ada realisasi buat rakyat yang memilihnya tapi hanya ada anggaran aspirasi buat sekelompok pendukung saja.

Memang banyak hal yang harus diperbaiki dari negara ini. Pastinya perbaikan dan evaluasi dari Pemerintah pusat dulu. Kami yakin pemerintah pusat melakukan kekeliruan yang tak disadari, akhirnya di contoh oleh kepala daerah.

Retreat ternyata cuma hasilkan kepala daerah yang pandai cekik rakyat, bikin rakyat sekarat dan sederet keresahan yang tak berujung akhir. Kalau gini terus apa tidak bahaya?

Jadi kapan rakyat di urus?? Pancasila cuma jargon. Wajarlah bendera ONE PIECE berkibar...

Salam Merdeka 🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩

Wallahu alam bis'sawab