Keseimbangan Antara Ramadhan dan Sekolah 1446 H

 

Sebagaimana dipahami bahwa Ramadhan 1446 H/2024 M Kemendikdasmen tidak meliburkan selama bulan Ramadhan. Lantas bagaimana cara agar Kegiatan Belajar Mengajar dan Menjalankan Puasa Ramadhan tetap maksimal. Perlu adanya aksi dan upaya untuk kesimbangan keduanya.

Menyeimbangkan kebutuhan pendidikan dengan ibadah Ramadan merupakan tantangan yang bisa diatasi dengan pendekatan holistik. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa diterapkan:

1. Penyesuaian Jadwal Sekolah:

• Sekolah bisa menyesuaikan jadwal belajar dengan mengurangi jam sekolah atau menggeser waktu belajar untuk menyesuaikan dengan waktu berbuka dan sahur. Ini memungkinkan siswa untuk beribadah tanpa terburu-buru.

2. Kegiatan Pendidikan Berbasis Nilai Islam:

• Mengadakan kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan nilai-nilai ibadah Ramadan seperti kajian Al-Qur'an, tarawih bersama, atau diskusi tentang keutamaan Ramadan, sehingga siswa mendapat pengetahuan agama dan akademik sekaligus.

3. Mengintegrasikan Nilai-Nilai Ibadah ke dalam Kurikulum:

• Guru dapat mengintegrasikan konsep-konsep kejujuran, kesabaran, dan kepedulian yang diajarkan dalam Ramadan ke dalam materi pelajaran sehari-hari, seperti dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti atau Bahasa Indonesia.

4. Fleksibilitas dalam Tugas dan Ujian:

• Memberikan fleksibilitas lebih dalam penugasan dan penjadwalan ujian, misalnya dengan memperbolehkan siswa untuk mengerjakan tugas di waktu yang lebih fleksibel atau mengadakan ujian setelah Ramadan.

5. Program Kesehatan dan Nutrisi:

• Sekolah dapat menyediakan program kesehatan khusus untuk menjaga kesehatan siswa selama berpuasa, termasuk saran nutrisi untuk sahur dan berbuka puasa, serta kegiatan fisik yang disesuaikan.

6. Kegiatan Sosial dan Amal:

• Memfasilitasi kegiatan amal seperti zakat fitrah, infaq, atau membuat program bakti sosial yang dijalankan oleh siswa, sehingga mereka bisa beribadah melalui aksi nyata.

7. Penggunaan Teknologi Pendidikan:

• Menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh atau blended learning, sehingga siswa yang membutuhkan waktu lebih untuk beribadah bisa tetap belajar tanpa harus hadir secara fisik sepanjang hari.

8. Mendukung Kegiatan Spiritual:

• Sekolah bisa menyediakan ruang untuk sholat, tadarus Al-Qur'an, atau mengadakan kajian agama setelah jam sekolah, memungkinkan siswa untuk memperdalam ibadah mereka.

9. Komunikasi dengan Orang Tua:

• Meningkatkan komunikasi antara sekolah dan orang tua untuk memastikan bahwa kebutuhan spiritual dan akademik siswa di rumah juga didukung, termasuk dalam pengaturan waktu belajar di luar sekolah.

10. Evaluasi dan Penyesuaian:

• Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan selama Ramadan untuk terus meningkatkan efektivitas dan memberikan penyesuaian yang diperlukan di tahun-tahun berikutnya.
  :Dengan strategi-strategi ini, siswa dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan baik sambil tetap mengikuti kegiatan pendidikan mereka, menciptakan sinergi antara spiritualitas dan akademik.

Sumber

• Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah (2:183-185), yang berbicara tentang keutamaan Ramadan dan ibadah puasa.
• Hadist dari Abu Hurairah, "Barangsiapa yang mendirikan sholat tarawih di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu." (HR. Bukhari dan Muslim).
• "Pendidikan Islam di Era Globalisasi" oleh Dr. H. M. Arifin, M.A., yang membahas integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan modern.
• "Membangun Karakter Anak Melalui Pendidikan Nilai" oleh Abdul Majid dan Dian Andayani, yang memberikan panduan praktis bagi pendidik dalam menanamkan nilai-nilai agama pada anak.
• pngtree.com (foto)

Sekilas Pendidikan Era Soeharto (1966-1998)

 

Untuk generasi yang lahir Pasca Reformsi 1998 tentu tidak mengalami apa dan merasakan apa sesungguhnya pendidikan di masa era Orde Baru. Banyak catatan dan literatur bisa kita baca. Ini adalah sedikit gambaran perihal apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah waktu dulu.Paling tidak sisi positif yang bisa di dapat sebagai basis untuk merencanakan pendidikan berkualitas di tanah air

Pendidikan di era Soeharto (1966-1998) mengalami transformasi besar yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan latar belakang masyarakat Indonesia. Dari aspek politik, pendidikan digunakan sebagai alat untuk memperkuat ideologi Pancasila dan mengonsolidasikan kekuasaan pemerintah. Implementasi Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) di perguruan tinggi adalah contoh nyata dari bagaimana pendidikan dikendalikan untuk menghindari aktivisme politik yang bisa mengganggu stabilitas rezim.

Secara ekonomi, pendidikan diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional melalui penciptaan tenaga kerja yang lebih terampil dan relevan dengan kebutuhan industri. Kurikulum dikembangkan untuk memasukkan pendidikan vokasional dan teknik, meskipun tidak selalu merata dalam pelaksanaannya antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ada juga upaya untuk meningkatkan akses ke pendidikan dasar melalui program Wajib Belajar 6 Tahun, yang dimulai pada 1984, untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan dasar pendidikan.

Dari sisi sosial, pendidikan di era Soeharto bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan setia kepada negara. Program Pendidikan Moral Pancasila (P4) adalah bagian integral dari kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai moral dan nasionalisme. Namun, pendidikan ini juga dikritik karena kurangnya ruang bagi kreativitas individu dan pemikiran kritis, yang disebabkan oleh pendekatan yang sangat sentralistik dan seragam.

Dalat budaya, pendidikan di era ini mendorong penyebarluasan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, mengurangi penggunaan bahasa daerah di sekolah untuk menegaskan identitas nasional yang tunggal. Namun, ini juga menimbulkan perdebatan mengenai erosi budaya lokal. Di sisi lain, pendidikan seni dan budaya dikembangkan dalam konteks nasionalisme, meskipun dengan kontrol ketat terhadap konten untuk memastikan tidak ada yang bertentangan dengan ideologi pemerintah.

Dari aspek pertahanan dan keamanan, pendidikan digunakan sebagai alat untuk memperkuat kesadaran nasional dan loyalitas terhadap negara, yang dianggap penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan internal. Namun, ini juga berarti pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi, terutama di lingkungan akademik, untuk menghindari gerakan atau pemikiran yang bisa dianggap subversif.

Dalam konteks agama, pendidikan Islam diberikan perhatian khusus dalam sistem pendidikan umum, namun dalam kerangka yang tidak mengancam otoritas pemerintah. Ada upaya untuk mengontrol pendidikan agama untuk memastikan ajaran yang disampaikan tidak menyimpang dari ideologi negara. Pendidikan agama lain juga disediakan, tapi dengan kapasitas yang lebih terbatas dibandingkan dengan Islam.

Pendidikan untuk anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi dan sosial menunjukkan ketimpangan; anak-anak dari keluarga kaya di kota-kota besar memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik, sementara di daerah pedesaan atau daerah terpencil, kualitas pendidikan masih jauh tertinggal. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh kualitas guru dan infrastruktur pendidikan yang tidak merata.

Pendidikan di era Soeharto juga menghadapi tantangan dalam hal inklusivitas dan kesetaraan gender. Walaupun ada usaha untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan, stereotip gender masih kuat, dan akses ke pendidikan tinggi bagi perempuan sering kali lebih terbatas dibandingkan laki-laki, terutama di luar kota besar.

Kurikulum dan metode pengajaran di era ini dikritik karena kurang fleksibel dan kurang menyesuaikan dengan perkembangan individu siswa. Pembelajaran yang sangat didasarkan pada hafalan dan kurangnya ruang untuk eksplorasi intelektual membuat generasi yang terdidik namun seringkali kurang siap menghadapi dunia luar yang dinamis.

Akhirnya, reformasi pendidikan pasca-Soeharto menunjukkan bahwa banyak aspek dari sistem pendidikan era tersebut perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan tuntutan demokrasi, hak asasi manusia, dan globalisasi. Namun, banyak dari dasar-dasar yang dibangun pada masa itu masih memberikan dampak hingga hari ini, baik dalam bentuk infrastruktur pendidikan maupun dalam cara masyarakat Indonesia memandang pendidikan.

Sumber:

• "Pendidikan di Indonesia pada Masa Orde Baru" - Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 12 No. 50 (2006).
• "Reformasi Pendidikan di Indonesia: Dari Orde Baru ke Pasca-Reformasi" - oleh Hikmat Chang, 2001.
• "Pendidikan di Indonesia: Sebuah Studi Historis" - oleh M. S. Suryadarma, 2003.
• "The Politics of Education in Indonesia: From Suharto to Democracy" - oleh R. Murray Thomas, 2004.
• "Pendidikan dan Politik di Indonesia" - Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 10 No. 1 (2003).
• hmsoeharto.id (foto)